4 November Mempertanyakan Jati Diri Bangsa

(Sumber gambar: google)

Sebuah bangunan agar dapat berdiri dengan kokoh maka memerlukan pondasi atau dasar yang kuat.. Sama halnya dengan sebuah bangunan, negara haruslah memiliki pondasi kuat agar tetap bertahan dan kokoh berdiri. Hal itulah yang tidak pernah dilupakan oleh para founding fathers Indonesia. DIskusi panjang yang dilakukan oleh mereka pun akhirnya menghasilkan sebuah pondasi kuat untuk Indonesia yaitu Pancasila. Sesuai dengan namanya Pancasila, dasar negara Indonesia ini memiliki lima sila di dalamnya. Pada kelima sila tersebut, terdapat satu sila yang dalam sejarahnya memiliki perderbatan panjang karena menyikapi hal sensitif di masyarakat Indonesia yaitu sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan bunyi dari hasil diskusi panjang tersebut. Kerelaan umat Islam yang merupakan agama mayoritas untuk melepas kata “dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” merupakan bukti nyata toleransi Islam agar Indonesia dapat kokoh berdiri kedepannya. Founding father seakan dapat meramalkan kemungkinan polemik yang akan terjadi di Indonesia apabila kalimat tersebut tetap berada pada dasar negara Indonesia.

4 November 2016 mungkin merupakan sebuah peristiwa yang dikhawatirkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Peristiwa unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh umat islam tersebut merupakan bentuk ekspresi kemarahan sebagian besar umat islam akan pidato yang dilontarkan oleh kandidat gubernur Basuki Tjahja Purnama. Video yang di unggah dan ditranskrip oleh Buni Yani di Facebook mengenai Pernyataan Ahok, sapaan untuk Basuki Tjahja Purnama, yang menyinggung mengenai surat Al-Maidah ayat 51 saat berkampanye di Kepulauan Seribu akhir September lalu merupakan pangkal dari permasalahannya. “Dibohongin Al-Maidah” itulah kata-kata yang di traskrip oleh Buni Yani terhadap ucapan Ahok. Perkataan tersebut dianggap sebagai bentuk dari penistaan agama oleh sebagian umat islam karena menganggap Ahok telah menyalahkan pedoman mereka. Pengunjuk rasa meminta agar Ahok dihukum mati atas ucapannya tersebut.

Padahal apabila diteliti lebih lanjut, kasus yang telah menimbulkan ketakutan besar warga Indonesia ini merupakan sebuah aksi dari berbagai kepentingan golongan elit politik. Terlebih lagi pilkada DKI Jakarta yang akan dilaksanakan Februari mendatang dengan Ahok sebagai pesaing yang sangat kuat. Para elit ini seakan kehabisan cara untuk mengalahkan Ahok hingga membawa agama sebagai alat kampanye. Oleh karena agama yang dianut oleh Ahok merupakan agama minoritas, para pendukung kandidat lain pun menyerang Ahok dengan menggunakan surah Al-Maidah. Sebenarnya pada tahap ini telah terjadi pelanggaran karena menggunakan agama sebagai alat kampanye. Namun tidak ada yang protes akan hal itu. Kasus ini mulai memanas pada saat Buni Yani menunggah sebuah video kampanye dari Ahok dan salah mentranskripnya. Penghilangan kata “pakai” dalam kata “dibohongin Al-Maidah” sehingga membuat banyak orang salah menginterpretasikannya memicu reaksi negatif dari banyak umat islam. Tanpa menginvestivigasi lebih lanjut, banyak masyarakat Indonesia yang sudah berkoar-koar untuk menuntut Ahok dan hasil puncaknya yaitu pada tanggal 4 November 2016.  Aksi 4 November ini juga merembet ke berbagai kota yang ada di Indonesia lainnya. Sebut saja aksi teror bom yang terjadi di Samarinda.

Saat ini, kasus Ahok telah merambah ke ranah hukum dan berita selanjutnya mengatakan bahwa Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Selain itu, kasus ini juga memicu permintaan pemakzulan terhadap presiden RI saat ini yaitu Joko Widodo. Peristiwa ini jelas menunjukkan, kearah mana sebenarnya peristiwa ini bergulir.

Kejadian ini merupakan bukti nyata dari kurang sadarnya masyarakat Indonesia mengenai makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila sehingga mudah dipecah belah. Makna dari sila ini seakan luntur akibat lebih tingginya kepentingan pribadi. Masyarakat seharusnya sadar bahwa tidak semua KTP warga Indonesia bertuliskan agama Islam dan tindakan yang dilakukan mungkin akan menyakiti agama lain. Mereka juga harus menyadari bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara islam, tetapi Indonesia adalah sebuah negara demokratis dengan berlandaskan pancasila. Pancasila yaitu dasar negara Indonesia yang disusun dengan mempertimbangkan kebhinekaan warganya. 

Dalam kasus Ahok ini, seharusnya masyarakat tidak menyikapinya dengan unjuk rasa besar-besaran yang berujung pada kericuhan untuk menuntut Ahok. Tidak dapat pungkiri bahwa benar unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi sebelum bertindak demikian, seharusnya warga Indonesia kembali mengkaji permasalahannya serta memaknai kembali jati diri bangsa dan jangan mudah terprovokasi pihak-pihak tertentu. Kasus 4 November jelas mencerminkan hilangnya jati diri bangsa yang tercantum dalam pancasila sehingga memunculkan sebuah pertanyaan baru yaitu dimanakah letak jati diri bangsa Indonesia saat ini? Unjuk rasa yang disebut-sebut paling besar setelah reformasi 1998 ini juga menyinggung jati diri bangsa lain, tidak hanya Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi hampir semuanya  Pernyataan ini jelas tidak bagus, tetapi begitulah kenyataannya. 

Bukan hal yang tidak mungkin dalam sebuah negara terdapat beragam agama dan tetap rukun. Founding father telah membutikannya bahwa Indonesia bisa merdeka diatas segala perbedaan itu. Jadi agar Indonesia dapat terus berkembang sesuai apa yang telah dicita-citakan para pendiri bangsa, masyarakat Indonesia harus dapat menghindari untuk menempatkan berbagai kepentingan pribadi atau golongan (dikasus ini kepentingan politik) diatas kepentingan umum atau negara. Semuanya dilakukan semata untuk Indonesia yang lebih baik. Mengutip dari perkataan salah satu dosen filsafat UGM dengan mata kuliah Agama Islam Syarif Hidayatullah yaitu “Jangan menjadi warga Islam yang ada di Indonesia tetapi jadilah warga Indonesia yang beragama Islam.”

Graini Annisa

Sumber:

Redaksi Tempo, 2016. Dari Pulau Seribu. Tempo Edisi 7-13 November 2016.